Pemprov Jabar Libatkan HTI, Banser Jabar Siaga Satu
Kejadian yang sama terulang kembali, Pemprov Jabar kembali libatkan Ormas terlarang Hizbut Tahrir. Melalui surat yang beredar, Pemprov Jawa Barat terkait partisipasi penanganan Covid-19 di Jawa Barat yang memasukkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak yang dilibatkan untuk kategori organisasi keagamaan dan umum, mendapat kecaman dari Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat.
Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat Yudi Nurcahyadi mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan seluruh kader dan anggota Banser Jawa Barat untuk siaga.
"Saya sudah perintahkan anggota dan pasukan Banser untuk siaga," kata Yudi, sabtu (11/04/2020).
Yudi kecewa dengan sikap Pemprov Jawa Barat. Apalagi menurutnya kejadian ini bukan kali pertama.
"ini bukan kejadian kali pertama. Tapi ini sudah berulang kali. Sudah tidak bisa dianggap kesalahan administrasi," Ujarnya.
Menurut dia, "bisa jadi Gubernur Jawa Barat pro HTI di Jawa Barat. Mungkin ada kepentingan elektoral atau ada kepentingan lain. Kami akan selidiki. Bagi Ansor Banser memang ini bukan persoalan kecil, apalagi ini sudah berbicara eksistensi sebuah negara. Dimana dalam kondisi ini Ansor Banser senantiasa hadir di dalamnya."
Yudi mengatakan, meskipun secara legal formal HTI sudah dibubarkan dan masuk kategori ormas terlarang berdasarkan keputusan pengadilan, namun, dirinya masih sering melihat gerakan eks anggota HTI.
"Dirinya juga sering mendapat pengaduan terkait eksistensi mereka baik di media sosial atau melalui kajian-kajian dengan memanfaatkan forum pengajian," kata Yudi.
Jangan sampai pemerintah memberikan fasilitas eksistensi HTI di masyarakat.
"Bisa jadi kejadian covid-19 ini seperti pemprov Jawa Barat memberikan panggung kepada HTI agar mereka mendapatkan panggung dan eksistensi. Karena apapun aksi mereka, selagi misi utama mereka yaitu anti NKRI dan anti Pancasila. Ini sangat berbahaya," jelasnya.
Yudi tidak segan-segan akan bertindak bila pemerintah provinsi Jawa Barat tidak menjelaskan terkait masalah ini.
"Apalagi Pemprov tidak menganggap ini persoalan serius. Sudah kita Siaga 1," Ujarnya.
Yudi meminta pemprov fokus kepada penanganan Covid-19 tanpa harus melibatkan HTI yang secara legal formal sudah dilarang.