Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor akan menggelar ‘Kirab Bendera Merah Putih’ yang dimulai pada Ahad, 16 September 2018 dari lima titik pulau terluar Indonesia yakni Sabang, Nunukan, Pulau Miangas, Pulau Rote dan Merauke.
Kegiatan ini akan berakhir di Yogyakarta melalui acara puncak apel kebangsaan pada 26 Oktober 2018 yang akan melibatkan sekitar 100 ribu anggota Banser dan rencananya akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo.
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, kirab bertema “Bela Agama Bangsa Negeri” ini digelar dengan tujuan memperkokoh konsensus kebangsaan di tengah berbagai kemelut dan ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Kirab ini tujuannya untuk mengokohkan konsensus nasional bangsa Indonesia yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945,” kata Gus Yaqut melalui keterangan tertulisnya, Ahad (9/9).
Di samping itu tujuan lain kegiatan ini adalah menguatkan kembali fungsi agama sebagai rahmah, compassion, dan sumber perdamaian, serta menjadikan Indonesia sebagai inspirasi dalam hal kehidupan yang majemuk dan damai bagi masyarakat global.
Melalui kirab ini, GP Ansor mengajak masyarakat untuk semakin memahami dan menghargai kemajemukan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berbagai keragaman seperti suku, adat, agama, dan bahasa adalah kekayaan yang sangat berharga nilainya.
Menurut Gus Yaqut, sikap saling menghargai berbagai keragaman tersebut seharusnya menjadi modal dasar untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis para pendiri negeri.
Selain itu, lanjut Gus Yaqut, Kirab Satu Negeri ini juga bertujuan untuk mengajak mayoritas masyarakat yang cenderung tidak berani bersuara terhadap politisasi agama demi tujuan-tujuan politiknya.
“Saat ini kebinekaan menghadapi ancaman dari kelompok yang memaksakan kepentingannya sendiri dan membahayakan keutuhan bangsa,” ungkap Gus Yaqut.
Kirab Satu Negeri, terang Gus Yaqut, juga diharapkan menjadi kampanye yang positif untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kerukunan di Indonesia bisa terwujud dengan baik karena kokohnya konsensus persatuan dan kebangsaan. (Ahmad Rozali)